(SEDANG DALAM PERBAIKAN)

Minggu, 22 Oktober 2017

Kajian (Alokasi Dana Desa sebagai Pemicu Gerakan Kemandirian Masyarakat Desa Guna Menentaskan)

Alokasi Dana Desa sebagai Pemicu Gerakan Kemandirian Masyarakat Desa Guna Mengentaskan dari Ketimpangan & Kemiskinan
Oleh : Senat Mahasiswa Fakultas FEB Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga


Penerapan sistem otonomi daerah di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah diharapkan dapat membantu dan mempermudah urusan penyelenggaraan negara dengan tujuan tertentu. Salah satu tujuan otonomi daerah yaitu mempercepat terciptanya pembangunan melalui pemberdayaan, peningkatan daya saing, dan pemerataan ekonomi daerah. Sehingga untuk mewujudkannya pemerintah melakukan beberapa strategi pembangunan, salah satunya dengan program dana desa.
Menurut data BPS, kemiskinan di Indonesia pada tahun 2015 berjumlah sebesar 28.513.570 jiwa dan pada tahun 2016 berjumlah sebesar 27.764.320 jiwa. Memang, jumlah tersebut berkurang di tahun 2016, namun dapat kita katakan bahwa angka tersebut masih tergolong tinggi.
Melihat tingkat kemiskinan yang masih tinggi, maka perlu suatu upaya cerdik guna mengentaskan kemiskinan serta untuk membuka wawasan atau pemahaman mengenai arti penting desa dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Salah satu kebijakan yang dapat dijalankan adalah pemberian Alokasi Dana Desa (ADD). ADD saat ini merupakan anggaran yang paling utama yang digunakan pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat serta pelaksanaan pembangunan yang dikelola langsung oleh pemerintah desa.
Diketahui bahwa ADD merupakan sumber pembiayaan utama karena memang terbatasnya Pendapatan Asli Desa (PADes). Untuk itu diharapkan pemerintah Desa, utamanya Kepala Desa lebih memposisikan ADD sebagai stimulan bagi pemberdayaan masyarakat dan bukan hanya pada pembangunan prasarana fisik yang bermanfaat jangka pendek. Penyelenggaraan ADD digunakan untuk pemenuhan otonomi desa sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa sebagai langkah untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan antar wilayah. Namun, apakah dengan adanya ADD telah membuahkan hasil yang signifikan? Pada implementasinya ADD kurang berpengaruh untuk mengatasi masalah tersebut.
Faktor yang menyebabkan ADD kurang berpengaruh dalam mengatasi masalah ketimpangan, seperti di Provinsi Kalimantan Timur (Iw tertinggi atau mendekati 1 di tahun 2015 dan 2016) salah satunya dikarenakan defisit nasional yang terjadi pada tahun 2016 sehingga mengakibatkan tersendatnya program-program desa melalui ADD dari pemerintah pusat. Di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2015 terjadi keterlambatan dalam pengalokasian dana desa. Distribusi ADD ke rekening desa baru masuk setelah pemerintah kabupaten membuat peraturan daerah dan desa membuat RPJMDes yang baru selesai pada Bulan Oktober, sehingga pemanfaatan dana desa kurang terarah dalam periode tersebut. Namun, Iw terendah juga tidak menjadikan Provinsi Jawa Timur tahun 2016 terbebas dari kendala, seperti tepatnya di Kecamatan Kedungdung terjadi penyelewangan dana desa dan ADD dengan tindak korupsi yaitu memotong pencairan dana tersebut sehingga alokasi dana tidak dapat diberikan seutuhnya yang berimbas pada otonomi desa.
Pelaksanaan ADD yang selama ini diatur secara sama dan dengan cara prosentase (yaitu minimal 10% dari Dana Perimbangan setelah dikurangi belanja pegawai), ternyata kurang tepat untuk mewujudkan tujuan ADD secara optimal. Tujuan tersebut tentu saja untuk mengentaskan kemiskinan dan mengatasi kesenjangan antar wilayah. Memang, peningkatan pemberian ADD dapat meningkatkan kinerja fiskal dan perekonomian daerah, namun akan meningkatkan pula kesenjangan antar wilayah. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya angka Indeks Williamson seperti yang dapat dilihat pada grafik di bawah ini.










Grafik 1. Indeks Williamson dan ADD tahun 2015-2016 di 33 Provinsi di Indonesia

Dari hasil pengolahan data melalui Uji Hausman diperoleh probabilitas sebesar 0,0960. Berdasarkan data yang telah di dapat memiliki prosentase lebih dari 5%, dapat disimpulkan jika ADD kurang berpengaruh dalam mengatasi masalah ketimpangan. Ketidakefektifan dalam penggunaan ADD ini menyebabkan kecenderungan adanya ketimpangan yang ditunjukkan dengan nilai Indeks Williamson yang mendekati satu, yaitu Iw 2015= 0.344 dan Iw 2016= 0.329 di Provinsi Kalimantan Timur (Iw terbesar dari 33 provinsi se-Indonesia). Namun juga ada yang mendekati angka 0, yaitu Iw 2015= 0.0031 di Provinsi Bangka Belitung dan Iw 2016= 0.0006 di Provinsi Jawa Timur yang berarti kesenjangan antar daerah semakin menurun (Iw terendah dari 33 provinsi se-Indonesia).

            Ada sebanyak 74.093 desa yang menggunakan dana desa pada tahun 2015, sedangkan di tahun 2016 ada sebanyak 74.754 desa yang menggunakan dana desa. Namun masih saja ada desa yang hanya jalan ditempat walau sudah didorong dengan ADD. Kurang terarahnya distribusi ADD selama ini dapat dilihat dari realita bahwa sebagian besar desa mengalokasikan anggaran ADD-nya hanya untuk perbaikan atau peningkatan fisik jalan, gedung, irigasi yang kontribusinya rendah dalam mendorong pemberdayaan masyarakat untuk semakin mandiri. Sangat sedikit desa yang mengarahkan anggaran ADD bagi pembiayaan yang lebih produktif semisal pembentukan BUMDes. Perlu diketahui bahwa jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menanjak tajam dari 1.022 unit pada tahun 2015 lalu, menjadi 12.848 unit ditahun 2016. Hasil dari BUMDes juga tergolong positif, seperti di Provinsi Bangka Belitung yang mendapat penghargaan BUMDes terbaik di kategori Rintisan Tourism-Natural BUMDes Andal Berdikari, dan Provinsi Jawa Timur di kategori Rintisan Eco-Agriculture BUMDes Maju Makmur.

Dapat dikatakan bahwa pelaksanaan ADD selama ini lebih cenderungan pada hasil-hasil jangka pendek tanpa memperhitungkan kegiatan atau program jangka panjang bagi pemberdayaan masyarakat. Bukan berarti pembangunan sarana fisik tidak tergolong penting, namun perlu dipertimbangkan ulang apakah dengan adanya pembangunan fisik tersebut dapat menunjang perkembangan desa kearah yang lebih produktif.

Lalu, bagaimana seharusnya desa mengelola anggaran ADD? Hal utama dan yang menjadi dasar yang harus dilakukan pemerintah desa adalah membuat perencanaan berjangka menengah maupun panjang dengan fokus pada satu atau dua program atau kegiatan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, selain tetap melaksanakan program atau kegiatan lain yang berjangka pendek. Sebuah desa yang memiliki potensi sumber daya ternak yang besar, alangkah lebih baiknya jika diarahkan untuk merencanakan membuat program biogas, daripada anggaran yang ada tiap tahun hanya didistribusikan merata per wilayah yang nilainya mungkin hanya cukup untuk memperbaiki jalan kampung atau membuat parit. Bila pemerintah desa, utamanya Kepala Desa mampu meyakinkan dan mengedukasi masyarakat betapa pembangunan biogas mempunyai manfaat yang sangat besar, bahkan bisa menggerakkan perekonomian lokal, secara otomatis tingkat kepedulian dan partisipasi masyarakat akan lebih besar untuk mensukseskan program tersebut. Serta dengan adanya BUMDes, dapat menjadi wadah bagi masyarakat desa guna memaksimalkan hasil produksinya. Inilah sebenarnya tujuan yang diharapkan pemerintah dengan mewajibkan Pemerintah Kabupaten/Kota memberikan anggaran ADD bagi tiap Desa. Penerapan BUMDes antara desa satu dengan yang lain bisa berbeda tergantung dari kebutuhan dan potensi desa. Pengelolaan BUMDes dapat dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Dengan terbentuknya BUMDes, diharapkan agar setiap desa dapat mempergunakannya dengan semaksimal mungkin untuk  kemajuan pembangunan dan pemberdayaan desa. 



Referensi :
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
Hargono. 2010. Efektifitas Penyaluran Alokasi Dana Desa  pada Empat Desa di   Kabupaten       Karangasem  Propinsi Bali. FE Universitas Indonesia.
Prasetyanto, Eko. 2012. Dampak Alokasi Dana Desa   pada Era  Desentralisasi    Fiskal terhadap             Perekonomian Daerah Di Indonesia.  Institut Pertanian       Bogor.

Karimah, dkk. 2015. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan         Masyarakat (Studi      pada Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten       Lamongan). Universitas Brawijaya.
Share:

0 komentar:

Posting Komentar

BTemplates.com