(SEDANG DALAM PERBAIKAN)

Minggu, 22 Oktober 2017

Kajian (Impementasi Reforma Agraria bagi Petani Indonesia)

Implementasi Reforma Agraria bagi Petani Indonesia
Oleh Senat Mahasiswa Fakultas
Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Kristen Satya Wacana

Indonesia merupakan negara kepulauan yang dikenal sebagai negara agraris mengingat sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai petani mengingat kekayaan sumber daya yang dimiliki sangat melimpah. Saat ini banyak petani yang hanya memiliki sebagian kecil dari lahan pertanian tersebut atau mungkin bahkan hanya sebagai buruh tani saja, sehingga kelangsungan hidup petani di Indonesia kurang terjamin.
Di Indonesia lahan yang digunakan untuk sektor pertanian semakin berkurang. Hal ini dapat dibuktikan dari lahan pertanian di Jawa Timur pada tahun 2013 seluas 1.102.921 ha, tahun 2014 seluas 1.101.765 ha dan pada tahun 2015 seluas 1.091.752 ha. Sebagian besar lahan tersebut digunakan untuk pembangunan industri maupun perumahan. Dalam hal ini terdapat beberapa pihak  yang mengambil hak milik lahan pertanian tersebut guna kepentingan pribadi, sehingga menyebabkan petani menjadi kehilangan mata pencaharian. Selain petani mengalami kerugian dalam hal produktivitas, petani juga dirugikan dalam hal hak kepemilikan tanah. Oleh karena itu, permasalahan ini belum dapat mengentaskan petani dari kemiskinan.
Berdasarkan konflik di atas, pemerintah merealisasikan Program Reforma Agraria. Reforma Agraria merupakan redistribusi Tanah Negara kepada sejumlah rumah tangga yang dikategorikan sebagai petani termiskin (Susilo Bambang Yudhoyono, 2007). Tujuan dari adanya Reforma Agraria  yaitu agar terjadi perubahan yang lebih adil dalam struktur kepemilikan tanah (Marx, 1867). Agenda Reforma Agraria sudah ada sejak  Undang-undang Pokok Agraria tahun 1960,  akan tetapi masih bersifat lemah karena pada jaman pemerintahan Soeharto, segala sesuatu yang berhubungan dengan UUPA 1960 dianggap sebagai bentuk kegiatan komunis, sehingga menimbulkan banyak konflik agraria. Namun pada kenyataannya konflik tersebut disebabkan karena kurangnya pelaksanaan UUPA 1960 sehingga program tersebut digencarkan kembali  pada masa pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Ditahun 2017 ini, terjadi konflik agraria di daerah JawaTimur dengan kasus sengketa lahan yang merampas hak lahan petani hingga terjadinya kasus kriminalisasi. Perampasan hak lahan tersebut digunakan untuk daerah pertambangan dan industri oleh perusahaan-perusahaan besar. Kasus tersebut mengakibatkan  menyusutnya lahan untuk sektor pertanian dan produktivitas petani juga ikut berkurang. Maka dari itu pelaksanaan reforma agraria lebih memberikan keleluasaan warga dalam mengelola dan kepemilikan atas lahan –lahan yang diberikan tanpa perantara. Akan tetapi dalam proses sertifikasi lahan di Indonesia sendiri masih dipersulit dan memerlukan proses yang panjang. Maka dalam periode ini akan mempermudah dalam setiap tahapan sertifikasi lahan di Indonesia.
Berdasarkan deskripsi diatas, reforma agraria belum cukup untuk mewujudkan tujuan tersebut karena hal-hal yang baru menjadi pusat perbaikan belum menyentuh dasar dari program reforma agraria. Pemberian lahan mampu menjawab kebutuhan petani di Indonesia, akan tetapi untuk mengatasi kemiskinan dan ketidakadilan bagi petani di Indonesia masih harus diperlukan  adanya beberapa faktor pendukung. Misalnya program Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GP-PTT), Gerakan Pemuda Tani (Gempita), dan Gerakan Pemberdayaan Petani Terpadu (GP2T). GP-PTT memiliki tujuan yaitu untuk meningkatkan hasil produksi serta memberi fasilitas dalam bentuk bantuan sarana produksi untuk sistem tanaman tertentu yang akan dibina serta dipantau oleh berbagai pihak. Gempita merupakan suatu gerakan yang diadakan oleh Kementerian Pertanian guna meningkatkan minat pemuda untuk menjadi petani. GP2T adalah suatu program yang mengajak mahasiswa jurusan pertanian di Indonesia untuk berkerja langsung mendampingi petani untuk berinovasi meningkatkan produktivitas usaha tani.
Dalam hal ini usaha yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan produktivitas petani melalui gerakan tersebut sudah baik, namun masih terdapat beberapa kekurangan dalam realisasinya. Sebagai contoh yaitu kasus korupsi Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu ( GP-PTT ) yang dilakukan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknik (KUPT) Dinas Pertanian dan Kehutanan. Dana yang seharusnya digunakan masyarakat untuk membangun sistem tanaman tertentu menjadi berkurang akibat adanya korupsi. Sehingga hasil produksi usaha tani belum optimal dalam mencapai tujuan reforma agraria.
Selain memperbaiki konflik agraria yang terjadi perlu menciptakan lahan pertanian secara lebih efektif dan efisien maka pendayagunaan lahan kering dapat dimanfaatkan oleh pemerintah. Masih terdapat banyak lahan kering yang belum dioptimalkan seperti kelompok lahan kering yang sementara tidak diusahakan. Pengurangan lahan pertanian yang terus terjadi membuat pilihan lahan kering sebagai alternatif untuk jangka panjang dalam rangka mempertahankan sektor pertanian bagi kelangsungan hidup masyarakat Indonesia. Potensi lahan kering terbilang cukup besar sehingga petani-petani dapat bergantung kepada lahan kering sebagai substitusi dari alih fungsi lahan pertanian yang terjadi, sehingga dari luas lahan kering yang ada peluang untuk meningkatkan produksi pertanian meningkat. Hal ini dapat dibuktikan dengan data grafik di bawah ini.

 Sumber: BPS Jawa Timur (2017), data diolah
Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla telah mengimplementasikan kembali reforma agraria agar output yang dihasilkan membawa pengaruh bagi petani di Indonesia. Oleh sebab itu, pemerintah memberikan lahan  bagi petani agar tercipta pemerataan dan keadilan. Hal tersebut akan tercapai jika adanya faktor pendukung lain seperti GP-PTT, Gempita dan GP2T. Akan tetapi, terdapat permasalahan internal yang membuat faktor pendukung tersebut kurang menghasilkan output yang optimal. Permasalahan tersebut tidak berdampak secara efisien untuk lahan pertanian, sehingga dapat disubstitusikan dengan jumlah kelompok lahan kering yang masih luas. Hal ini dapat digunakan sebagai alternatif jangka panjang bila masih terjadi alih fungsi lahan pertanian.






Referensi
http://pertanian.go.id
https://bps.go.id
Jamal, dkk. 2002. Reforma Agraria dan Masa Depan Pertanian. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian.
Tolo, Emilianus. 2013. Reforma Agraria dan Aliansi Pekerja Kelas di Indonesia. Magister Administrasi Publik UGM Yogyakarta.

Share:

0 komentar:

Posting Komentar

BTemplates.com